PALANGKA RAYA – Juru Bicara Fraksi Partai Demokrat DPRD Kalimantan Tengah, Muhajirin menyoroti, pentingnya upaya efisiensi, transparansi, dan digitalisasi dalam strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kalimantan Tengah.
Muhajirin menekankan, bahwa peningkatan PAD tidak mungkin tercapai tanpa adanya upaya yang serius dalam efisiensi, transparansi, dan perluasan basis penerimaan melalui sistem pembayaran non-tunai serta aplikasi terintegrasi. Menurutnya, langkah-langkah ini akan mengurangi potensi kebocoran, meningkatkan kepatuhan pajak, dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya daerah.
“Dalam paparan strategi pencapaian kebijakan pendapatan daerah, kami tidak menemukan strategi terkait efisiensi, transparansi, dan digitalisasi perluasan basis penerimaan PAD dengan pembayaran non-tunai,” ucapnya, saat membacakan pandangan fraksinya di Rapat Paripurna Ke-4 Masa Persidangan | Tahun Sidang 2025, Selasa (14/10/2025) kemarin.
Ia mencontohkan, transaksi di kasir Kantor SAMSAT Provinsi Kalimantan Tengah yang masih dilakukan secara tunai. Meskipun pembayaran non-tunai dimungkinkan melalui aplikasi, Muhajirin menilai seharusnya pembayaran non-tunai juga dapat dilakukan langsung di loket kasir, misalnya dengan menggunakan aplikasi QRIS.
“Sangat mungkin diupayakan pembayaran di loket kasir Kantor SAMSAT Provinsi Kalimantan Tengah dilakukan secara non-tunai, misalnya dengan aplikasi QRIS,” tegasnya.
Fraksi Demokrat DPRD Kalimantan Tengah berharap Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dapat segera mengambil langkah-langkah konkret untuk memperbaiki strategi peningkatan PAD dengan memasukkan unsur efisiensi, transparansi, dan digitalisasi.
Hal ini dinilai penting, untuk meningkatkan pendapatan daerah secara optimal dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. (Red)
