PALANGKA RAYA – Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025 yang pencapaianya masih berada di bawah realisasi tahun sebelumnya menjadi perhatian DPRD Kalteng. Hal ini perlu dievaluasi secara menyeluruh agar kapasitas fiskal daerah tetap terjada.
Anggota DPRD Kalteng dari Fraksi Partai Golkar, Okki Maulana mengatakan realisasi PAD sebesar Rp2,65 triliun atau 97,38 persen dari target memang menunjukkan kinerja yang cukup baik. Namun, secara nominal angka tersebut masih belum menyamai realisasi PAD tahun 2024 yang mencapai sekitar Rp2,82 triliun.
“Fraksi Partai Golkar meminta penjelasan mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kondisi tersebut, termasuk dampak implementasi Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) serta perubahan skema opsen pajak daerah. Penjelasan ini penting agar langkah perbaikan ke depan dapat disusun secara tepat,” ujarnya, belum lama ini.
Menurutnya, evaluasi tersebut bukan sekadar melihat angka capaian PAD, tetapi juga memastikan setiap kebijakan fiskal yang diterapkan mampu mendorong peningkatan penerimaan daerah secara berkelanjutan. Dengan demikian, pemerintah memiliki ruang fiskal yang lebih besar untuk membiayai program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
Okki menilai Kalteng memiliki potensi besar untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi sektor-sektor unggulan. Karena itu, pemerintah daerah perlu terus melakukan inovasi dalam pengelolaan pendapatan, memperkuat administrasi perpajakan, serta menggali sumber-sumber penerimaan baru yang tetap berpihak pada iklim investasi dan dunia usaha. (Red)
