PALANGKA RAYA – Persoalan pelayanan kesehatan kembali mencuat di Kabupaten Kotawaringin Timur, menyusul kasus keterlambatan penanganan medis yang berujung pada kematian pasien. Hal ini terjadi karena lambatnya proses rujukan dari rumah sakit ke RSUD.
Anggota DPRD Kalteng dari Fraksi Golkar, Sutik, yang berasal dari Daerah Pemilihan II (Kotim–Seruyan), menyebut kejadian tersebut sebagai bentuk kelalaian sistemik yang tidak bisa terus dibiarkan. “Itu sudah termasuk pelanggaran pelayanan. Saya sudah sempat komunikasi langsung dengan pihak RSUD dr. Murjani,” ungkap Sutik, Jumat 25 Juli 2025.
Ia bahkan mengaku pernah mengalami langsung dampak dari buruknya pelayanan rumah sakit. “Orang tua saya dulu juga pernah menjadi korbannya,” ujarnya. Menurut Sutik, pelayanan rumah sakit di Sampit memang telah mengalami perbaikan dibandingkan sebelumnya. Namun, persoalan paling krusial justru terletak pada ketersediaan sumber daya manusia, terutama dokter spesialis.
“Fasilitas dan alat medis di RSUD Murjani sudah cukup lengkap, tapi jumlah tenaga medisnya masih jauh dari ideal,” tegasnya. Kondisi ini tidak bisa hanya dihadapi dengan memperbaiki fasilitas.
Dia mendorong kehadiran rumah sakit swasta sebagai langkah strategis menciptakan iklim kompetitif yang mendorong peningkatan kualitas layanan kesehatan. “Keberadaan rumah sakit swasta sangat penting. Kalau ada persaingan, pelayanan pasti lebih baik. Publik jadi punya pilihan, dan rumah sakit umum tidak bisa semaunya,” ujarnya.
Namun, untuk menunjang layanan rumah sakit baik negeri maupun swasta diperlukan tenaga medis yang memadai. Sutik mengungkapkan, upaya untuk mendatangkan dokter spesialis dari luar daerah sudah dilakukan, bahkan dengan berbagai insentif seperti rumah dinas, kendaraan dinas, hingga gaji tinggi. Tapi, kenyataannya tidak banyak yang bersedia ditempatkan di daerah.
“Kami sudah tawarkan rumah dinas, bahkan rumah pribadi saya sendiri pun pernah saya sodorkan agar mereka tidak perlu sewa. Tapi tetap sulit. Rata-rata lebih memilih praktik di kota besar karena alasan kenyamanan,” tuturnya.
Untuk itu, ia menekankan perlunya strategi jangka panjang yang melibatkan investasi sumber daya manusia lokal. Salah satunya adalah memberikan beasiswa kepada putra-putri daerah untuk menempuh pendidikan kedokteran spesialis dengan perjanjian wajib kembali mengabdi.
“Kalau sekolahnya dibiayai pemerintah dan ada kontrak ikatan dinas, pasti mereka balik. Tapi kalau pakai biaya sendiri, biasanya mereka enggan kembali setelah nyaman praktik di Jawa,” tandasnya.
Sutik menilai, solusi terhadap krisis layanan kesehatan di daerah tidak bisa hanya bergantung pada proyek fisik atau pembangunan gedung. Pemerintah daerah dan pusat harus serius dalam menyusun kebijakan afirmatif yang menjawab akar persoalan: ketersediaan SDM, daya saing layanan, dan pemerataan akses kesehatan di wilayah luar Jawa. (Red)
