KASONGAN– Sebanyak 12 rekomendasi disampaikan pihak DPRD Katingan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Katingan Tahun 2023. Hal itu diagendakan dalam Rapat Paripurna ke-4 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024, baru-baru ini.
Anggota DPRD Katingan, Rudi Hartono, S.Sos selaku juru bicara mengatakan, bahwa setelah memperhatikan proses-proses yang telah dilakukan maupun keberhasilan dan kekurangan, pihaknya meminta, agar dalam pengelolaan pendapatan pemerintah daerah dilakukan terobosan serta sosialisasi lebih gencar terhadap pajak maupun retribusi daerah dan pos PAD lainnya.
“Karena pada Tahun 2023, meskipun terjadi penambahan dalam perubahan APBD sebesar Rp. 25.341.838.499 atau sebesar 23 persen. Akan tetapi pada akhir tahun, hanya terealisasi sebesar Rp. 97.945.340.251 dari target sebelumnya sebesar Rp. 137.542.324.299 atau hanya 71,21 persen,” ujar Rudi.
Dia menuturkan, bahwa jumlah penurunan angka kemiskinan cukup menggembirakan pada tahun 2023 sebesar 4,95 persen. Jika dibandingkan Tahun 2022 sebesar 5,50 persen, atau berkurang sebesar 0,55 persen.
“Untuk itu, kami berharap, agar pemerintah daerah terus melakukan upaya pengurangan angka kemiskinan. Jangan terlena dengan hasil yang dicapai pada Tahun 2023,” imbuhnya.
Terkait masih tingginya angka stunting sebesar 34 persen, pihak dewan meminta pemerintah daerah melakukan langkah – langkah secara komprehensif melibatkan semua sektor.
Hal ini, sebagai upaya menurunkan angka stunting yang ada. Terkait angka pengangguran yang masih cukup besar, pemerintah daerah hendaknya terus melakukan upaya peningkatan menciptakan lapangan kerja baru.
“Seperti proyek padat karya dan pelatihan – pelatihan di berbagai bidang bagi masyarakat serta mendorong masuknya investasi baru,” katanya.
Rudi menyampaikan, dalam upaya memperlancar arus transportasi darat, pemerintah daerah harus melakukan perbaikan jalan dan jembatan rusak.
Selain itu, membuka dan meningkatkan jalan baru, sehingga konektivitas jalan darat dapat terbuka untuk seluruh kecamatan.
“Termasuk pula, pembukaan jalan tembus antar desa yang dianggap penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi,” ujar Politisi Partai Golkar ini.
Pihak DPRD juga meminta, pemerintah daerah, agar memperhatikan penanggulangan sampah yang tidak tertangani dengan baik.
Selain itu, memperhatikan kebersihan lingkungan, sanitasi atau saluran air, sehingga menciptakan lingkungan yang sehat bagi masyarakat Kabupaten Katingan.
Menurut dia, memperhatikan indeks capaian MCP dan SPI yang disampaikan pihak KPK RI, diketahui bahwa capaian Kabupaten Katingan pada tahun 2023 menurun jika dibanding 2022.
“Untuk itu, kami minta pemerintah daerah mendorong semua OPD untuk memenuhi dokumen-dokumen aksi MCP dan proaktif pada SPI Tahun 2024,” tuturnya.
Rekomendasi selanjutnya, pihak dewan meminta, agar penempatan tenaga pendidikan termasuk guru agama dan tenaga kesehatan agar dilakukan pemerataan.
“Sehingga kegiatan belajar mengajar serta pelayanan kesehatan dapat terlaksana dengan baik,” ujar Rudi.
Selanjutnya, pemerintah daerah diminta melakukan terobosan-terobosan baru di bidang pertanian dari sisi pemanfaatan hasil produksi.
Sehingga nantinya, lebih menguntungkan bagi petani. Kemudian, meningkatkan kinerja penyelenggara pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel.
“Lebih ditingkatkan lagi belanja modal dan mengurangi belanja operasional. Ini untuk meningkatkan belanja publik, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Lakukan penyesuaian anggaran tunjangan tambahan penghasilan pegawai, agar tidak melampaui dari realisasi PAD Kabupaten Katingan,” katanya. (red)
