KUALA PEMBUANG- Pj Bupati Seruyan diwakili Pj Sekda Seruyan Bahrun Abbas menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kecamatan Seruyan Hilir, di Gedung Serbaguna Kuala Pembuang, Selasa (27/2).
Dalam sambutan Bupati Seruyan yang disampaikan oleh Pj Sekda mengajak kepada hadirin yang hadir untuk mengigat kembali visi pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Seruyan tahun 2005-2025.
“Melalui momentum Musrenbang ini mari kita kembali mengingat visi pembangunan jangka panjang daerah yaitu terwujudnya masyarakat madani yang adil dan sejahtera,” katanya.
Dan sebagai upaya perwujudan visi pembangunan jangka panjang tersebut ungkapnya, maka perlu dirumuskan misi pembangunan jangka panjang sebagai berikut. Pertama, mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Seruyan yang mandiri, berdaya saing tinggi dan berakhlak mulia.
Kemudian kedua, mewujudkan perekonomian daerah yang maju dan berdaya saing berbasis pada potensi keunggulan lokal. Ketiga, mewujudkan pelayanan dasar bagi masyarakat secara merata dan proposional.
Selanjutnya yang keempat mewujudkan tata pemerintahan yang baik,demokratis dan partisipatif dan terakhir kelima .ewujudkan pembangunan yang terpadu dan serasi dengan pendekatan pengembangan wilayah berbasis ekonomi dan ekologi.
Lebih lanjut Bahrun Abbas menyampaikan, terkait penyusunan rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tersebut tentunya melalui tahapan atau proses yang melibatkan seluruh elemen masyarakat, salah satu tahapan tersebut yaitu melalui musyawarah perencanaan pembangunan daerah yang didahului dengan desa, musrenbang kecamatan dan musrenbang ditingkat kabupaten yang rencanya akan dilaksanakan pada bulan maret tahun 2024.
Dan penyusunan RKPD Seruyan 2025 penggunaan anggaran selain untuk mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), juga mendukung upaya penanggulangan kemiskinan, stunting, ketahanan pangan dan inflasi sebagaimana ditetapkan dalam prioritas pembangunan tahunan Kabupaten Seruyan, yaitu:
1. Optimalisasi kualitas dan aksedibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan.
2. Akselerasi pengetasan kemiskinan ekstrem.
3. Peningkatan produktivitas tenaga kerja.
4. Pengembangan potensi agroindustri daerah.
5. Percepatan penyediaan inftrastruktur pembangunan daerah.
6. Percepatan implementasi reformasi birokrasi di seluruh urusan pemerintah.
7. Meminimalisir potensi kerusakan lingkungan hidup pada aktivitas perekonomian
8. Penanganan stunting
9. Pariwisata
10. Ketahanan pangan
11. Pemberdayaan UMKM
12. Pengendalian inflasi
13. Peningkatan investasi
