KUALA PEMBUANG – Pemerintah Kabupaten Seruyan memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna memastikan kualitas makanan, keamanan pangan, serta kesesuaian pelaksanaannya dengan standar operasional prosedur (SOP). Langkah tersebut dilakukan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Seruyan Hilir, Senin (9/11).
Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan, dr Bahrun Abbas, mengatakan monitoring tersebut merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam memastikan program strategis nasional yang menjadi salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto berjalan sesuai ketentuan.
Menurutnya, program MBG menyangkut pemberian makanan tambahan kepada anak-anak sehingga aspek keamanan dan kualitas makanan harus menjadi perhatian serius. Pemerintah daerah tidak ingin kejadian yang berkaitan dengan keamanan pangan kembali terulang.
“Kita juga bertanggung jawab untuk memastikan dan meyakinkan bahwa yang dilaksanakan sesuai dengan SOP, sehingga jangan sampai terulang lagi kejadian yang pernah kita alami,” ujarnya saat diwawancarai.
Bahrun menjelaskan, pihaknya sebenarnya berharap dapat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ketika dapur SPPG sedang beroperasi. Dengan demikian, pemerintah dapat melihat secara langsung pemenuhan bahan makanan, proses pengolahan, hingga mekanisme penyajian makanan.
Namun, saat monitoring berlangsung, aktivitas dapur sedang tidak beroperasi karena petugas gizi yang bertugas telah mengundurkan diri.
Meski demikian, pihaknya tetap melakukan peninjauan ke area SPPG dan memberikan sejumlah catatan sebagai bahan evaluasi. Ia menegaskan, pengawasan tersebut penting untuk meminimalkan risiko terjadinya permasalahan keamanan pangan, termasuk keracunan makanan.
Terkait pemerataan layanan MBG, Bahrun menyebutkan bahwa sejumlah dapur SPPG lainnya sebenarnya telah selesai dibangun dan siap beroperasi, termasuk SPPG Polres serta beberapa fasilitas di kawasan transmigrasi wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Namun, berdasarkan informasi dari Koordinator Wilayah SPPG, pengoperasian sejumlah fasilitas tersebut masih terkendala kebijakan moratorium.
Pemerintah daerah berharap dapur-dapur yang telah selesai dibangun dapat mulai beroperasi pada 2027 sehingga cakupan pelayanan MBG semakin luas dan menjangkau seluruh siswa di Kabupaten Seruyan.
Ia menambahkan, pendistribusian makanan nantinya akan disesuaikan dengan data sekolah yang telah dihimpun Koordinator Wilayah SPPG serta mempertimbangkan radius pelayanan masing-masing dapur.
Bahrun berharap kegiatan monitoring dan evaluasi dapat dilaksanakan secara rutin sebagai bentuk pengawasan dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mendukung keberhasilan program MBG di Kabupaten Seruyan. (Red)
