KUALA PEMBUANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seruyan secara resmi menyampaikan perkembangan terbaru terkait putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palangka Raya dalam perkara sengketa Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Pematang Limau. Dalam putusannya, majelis hakim menyatakan gugatan yang diajukan Syahroni terhadap Bupati Seruyan tidak dapat diterima.
Penyampaian tersebut disampaikan melalui konferensi pers yang digelar di Kantor Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Seruyan, Senin (9/11).
Konferensi pers tersebut dihadiri Asisten Administrasi Umum Setda Seruyan, Yudiansyah, S.Sos., Kepala Bagian Hukum, Imanuel, S.H., M.H., serta Kepala Diskominfosandi Kabupaten Seruyan, Sarinah Maulidah, S.E., M.E.
Putusan tersebut tertuang dalam Perkara Nomor 19/G/2026/PTUN.PLK yang diputus melalui persidangan elektronik pada Rabu (4/11/2026). Majelis Hakim yang diketuai Friska Ariesta Aritedi, S.H., M.Kn., memutuskan menyatakan gugatan penggugat tidak diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) serta menghukum penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp538.500.
Dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim menilai penggugat tidak lagi memiliki kepentingan hukum untuk menggugat Keputusan Bupati Seruyan Nomor 100.3.3.3.2/290/2026 tertanggal 5 Juni 2026. Hal tersebut berkaitan dengan tahapan Pilkades yang telah selesai dilaksanakan pada 10 Juli 2026.
Selain itu, Supiansyah, S.T. telah resmi diangkat dan dilantik sebagai Kepala Desa Pematang Limau melalui Keputusan Bupati Seruyan Nomor 100.3.3.2/399/2026 tertanggal 3 Agustus 2026. Atas dasar tersebut, permohonan penundaan pelaksanaan keputusan bupati juga ditolak oleh majelis hakim.
Pelaksana Harian (Plh.) Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan, dr. Bahrun Abbas, M.P.H., menegaskan bahwa putusan tersebut memberikan kepastian hukum terhadap kebijakan pemerintahan daerah.
Ia menyampaikan bahwa penerbitan keputusan bupati telah dilakukan melalui mekanisme pengawasan pemerintahan serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi terkait kualifikasi calon kepala desa.
Pemkab Seruyan juga memastikan penyelenggaraan pemerintahan Desa Pematang Limau, termasuk pelayanan publik dan pengelolaan APBDes, tetap berjalan normal dan kondusif.
Meski demikian, pemerintah daerah mengingatkan masyarakat untuk tetap menjaga keamanan dan ketertiban serta menghormati putusan pengadilan.
Pemkab Seruyan turut menegaskan bahwa putusan tersebut belum berkekuatan hukum tetap (inkracht). Pemerintah daerah tetap menghormati hak penggugat apabila ingin menempuh upaya hukum banding sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Red)
