Jakarta – Pengelolaan hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan menjadi salah satu perhatian Pemerintah Kabupaten Barito Utara dalam upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan daerah.
Hal tersebut disampaikan Bupati Barito Utara H Shalahuddin saat mengikuti Rapat Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan bersama KPK di Gedung KPK Jakarta, Rabu (13/5/2026).
Dalam kegiatan tersebut turut hadir Wakil Bupati Barito Utara, Sekretaris Daerah, Ketua dan Wakil Ketua serta anggota DPRD Barito Utara, kepala perangkat daerah lingkup Pemkab Barito Utara, serta jajaran KPK RI.
Bupati menjelaskan, pengelolaan hibah dan bantuan sosial masih memerlukan penguatan, terutama dalam pemahaman regulasi yang berlaku.
Selain itu, proses verifikasi dan validasi penerima bantuan juga dinilai perlu ditingkatkan agar pelaksanaannya lebih tepat sasaran dan akuntabel.
Ia menambahkan, tertib administrasi pelaporan menjadi salah satu fokus utama yang terus dibenahi oleh pemerintah daerah.
Di antaranya Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK Ely Kusumastuti, Plt Direktur Koordinasi dan Supervisi III Imam Turmudhi, dan Plh Kasatgas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Tri Desa Adi Nurcahyo.(red)
