Muara Teweh – Upaya cepat Pemerintah Kabupaten Barito Utara melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dalam menangani kerusakan parah ruas jalan kabupaten Simpang Jalan Negara KM 34 menuju Benangin pada Kamis (20/11/2025) mendapat apresiasi dari Anggota DPRD Barito Utara, Bina Husada.
Ia menyampaikan dukungannya pada Jumat (21/11/2025) seraya menilai langkah ini sebagai bukti komitmen pemerintah daerah dalam menjaga infrastruktur vital masyarakat.
Peninjauan lapangan yang dipimpin Kepala Dinas PUPR Barito Utara, M. Iman Topik, bersama tim teknis Bina Marga, dilakukan di titik kritis STA 06+800 untuk memverifikasi kondisi kerusakan sekaligus merumuskan penanganan yang paling tepat. Perbaikan direncanakan melalui pembangunan turap bronjong sepanjang sekitar 30 meter untuk menguatkan badan jalan dan mencegah longsor.
Perbaikan ini melibatkan kolaborasi antara Pemkab Barito Utara dan sejumlah perusahaan tambang pengguna jalan, yakni PT Barito Bangun Nusantara (BBN), PT Nipindo Primatama (NIP), dan PT Batu Bara Dua Ribu Abadi (BDA), sesuai arahan Bupati Barito Utara H. Shalahuddin.
Menanggapi hal tersebut, Bina Husada menyatakan dukungan penuh atas langkah responsif yang dilakukan Dinas PUPR dan sinergi yang terbangun dengan perusahaan.
“Saya sangat mengapresiasi langkah cepat dari Dinas PUPR yang langsung turun ke lapangan. Jalan KM 34–Benangin ini adalah akses penting bagi masyarakat dan ekonomi daerah, sehingga kerusakan parahnya harus ditangani segera. Kolaborasi dengan perusahaan tambang merupakan langkah yang sangat tepat dan efektif,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa DPRD akan terus mengawal proses perbaikan agar berjalan sesuai standar dan tidak sekadar menjadi perbaikan sementara.
“Perbaikan jalan harus dilakukan secara berkualitas dan berkelanjutan. Jangan sampai hanya memperbaiki permukaan, sementara masalah struktur tidak ditangani. Turap bronjong adalah langkah teknis yang tepat, dan kami harap pengerjaannya dilakukan dengan pengawasan ketat,” tegasnya.
Bina Husada juga mendorong agar kerja sama pemerintah daerah dan perusahaan tambang terus diperkuat, terutama dalam menjaga infrastruktur yang kerap dilalui kendaraan bertonase besar. (Red)
