PALANGKA RAYA – Ketua Komisi I DPRD Kalimantan Tengah, Muhajirin, menilai sebagian besar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kalteng belum mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pendapatan daerah. Ia menyebut banyak BUMD berjalan tidak optimal, bahkan hanya bergantung pada subsidi tanpa menghasilkan keuntungan yang signifikan.
“Kita maklumi saja. Dua lembaga seperti BUMD kadang ada naik-turunnya, kadang berjalan, kadang tersendat. BUMD lain juga begitu, hidup segan, mati tak mau. Disubsidi pun habis begitu saja,” ujar Muhajirin, Jumat 24 Oktober 2025. Menurutnya, penyertaan modal yang diberikan pemerintah daerah selama ini lebih banyak terserap untuk membayar gaji pegawai, bukan untuk mengembangkan kegiatan usaha yang produktif.
“Kalau perusahaan daerah itu memang perlu bupati yang turun tangan langsung, benar-benar menaungi usaha tersebut agar bisa menghasilkan pendapatan. Kalau tidak, ya hasilnya tidak signifikan,” ujarnya. Dia menilai, bila BUMD tidak mampu menunjukkan kinerja yang baik, pengelolaannya lebih baik diserahkan kepada pihak swasta yang dinilai lebih profesional dan efisien.
“Baiknya memang diserahkan ke swasta saja. Karena mereka lebih profesional dalam mengelola usaha. Kita lihat saja, banyak perusahaan daerah yang merugi. Di mana-mana juga begitu,” tegasnya. Muhajirin mencontohkan, jika BUMD ingin bergerak di sektor tertentu seperti pabrik mini pengolahan CPO, sebaiknya ditempatkan di wilayah yang memiliki banyak petani sawit agar lebih produktif dan berdampak langsung terhadap ekonomi daerah.
“Kalau mau bergerak di bidang pabrik mini pengolahan CPO, bisa ditempatkan di daerah yang banyak petani sawitnya. Jadi bisa produktif dan menghasilkan,” jelasnya. Terkait dengan penyertaan modal baru bagi BUMD selain Bank Kalteng, Muhajirin mengungkapkan bahwa tahun ini belum ada tambahan modal baru dari pemerintah daerah.
“Untuk saat ini belum ada penyertaan modal baru. Untuk tahun ini pun belum ada tambahan. Kita juga belum tahu posisi struktur APBD kita, masih bersifat global,” ujarnya. Dia menambahkan, alokasi anggaran pemerintah saat ini lebih difokuskan pada hal-hal yang mendesak, seperti hibah dan kebutuhan pelayanan publik.
“Kita prihatin lah. Tapi kalau mengikuti kebijakan gubernur dan para bupati, seharusnya mereka mendorong agar ada usaha yang benar-benar bisa menghasilkan uang, bukan sekadar menjalankan BUMD yang hasilnya hanya untuk menutupi gaji pegawai,” katanya.
Sebagai langkah ke depan, Muhajirin menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap seluruh BUMD di Kalteng, agar pengelolaannya lebih efektif dan memberi manfaat bagi daerah. “Ya, sebaiknya memang dievaluasi. Yang berwenang melakukan itu kan Biro Ekonomi. Dewan secara politis hanya mendorong agar dilakukan evaluasi dan perbaikan,” pungkasnya. (Red)
