PALANGKA RAYA – Komisi II DPRD Kalimantan Tengah menegaskan komitmennya menindaklanjuti laporan masyarakat terkait sengketa lahan dan aktivitas tambang di sejumlah daerah di Kalteng, termasuk Barito, Katingan, Gunung Mas, Murung Raya, hingga Kapuas yang marak terjadi.
Wakil Ketua Komisi II, Bambang Irawan, menyatakan proses penyelesaian setiap kasus memerlukan telaah mendalam agar tidak menimbulkan konflik baru. “Tidak semua laporan sesuai fakta. Ada kasus yang ternyata sudah diganti rugi sebelumnya, namun kembali diklaim,” ujarnya, Minggu 7 September 2025.
Bambang menjelaskan, langkah penyelesaian yang telah ditempuh Komisi II meliputi penerimaan laporan, telaah, edukasi kepada masyarakat, hingga pemanggilan perusahaan terkait untuk mencari solusi.
“Jika memang ada hak masyarakat yang belum terpenuhi, tentu kami dorong agar perusahaan menyelesaikan kewajibannya. Prinsipnya, jangan sampai persoalan ini melebar jadi konflik, menimbulkan kegaduhan, atau bahkan merusak iklim investasi di Kalimantan Tengah,” ujarnya.
Terkait peran pemerintah melalui Satgas Penanganan Konflik Sosial (PKS), Ia menilai kinerja Satgas Penanganan Konflik Sosial (PKS) kurang efektif karena sering terkendala kesibukan pejabat yang memimpin. Bambang juga menekankan agar Satgas PKS bekerja lebih transparan dan rutin menyampaikan perkembangan kasus kepada publik.
“Misalnya, laporan bahwa kasus A tidak bisa dilanjutkan karena sudah ada ganti rugi, atau kasus B bisa diteruskan karena memang ada hak masyarakat yang belum terpenuhi. Selama ini, laporan seperti itu jarang disampaikan,” jelasnya. Bambang mendorong pembentukan tim khusus dengan melibatkan yang lebih transparan dan rutin menyampaikan perkembangan kasus ke publik.
“Harusnya ada tim khusus di bawah mereka, terdiri dari akademisi, tokoh masyarakat, dan pihak independen untuk melakukan telaah kasus,” tegasnya. “Jika tim ini dioptimalkan, konflik pertambangan bisa lebih cepat diselesaikan dan tidak mengganggu iklim investasi di Kalteng,” Tambahnya. (Red)
