KASONGAN – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Katingan meminta Pemerintah Daerah untuk memperbaiki manajemen perencanaan dan penyerapan anggaran, setelah mencatatkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) cukup besar pada tahun 2024, yakni sekitar Rp54,68 miliar.
Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan, Gimmak Bulingan, menyampaikan hal itu dalam Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025, Rabu 13 Agustus 2025, yang membahas Raperda tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2024.
Berdasarkan hasil pembahasan bersama Badan Anggaran DPRD dan Pemkab Katingan, pendapatan daerah 2024 mencapai Rp1,585 triliun, sementara belanja daerah sebesar Rp1,587 triliun, sehingga terjadi defisit sekitar Rp1,94 miliar.
Meski demikian, pembiayaan netto membuat SiLPA akhir tetap cukup besar.
Menurut Gimmak, angka SiLPA yang tinggi menandakan adanya program dan kegiatan yang tidak terserap optimal. “Kami menilai pemerintah perlu meningkatkan akurasi perencanaan, mempercepat realisasi anggaran, dan memastikan seluruh proyek berjalan sesuai jadwal serta anggaran yang telah ditetapkan,” tegasnya.
Meski memberikan catatan tegas, Fraksi PDI Perjuangan tetap menyetujui Raperda tersebut untuk ditetapkan menjadi Perda. Fraksi ini berharap langkah evaluasi yang diusulkan bisa menjadi acuan bagi pengelolaan APBD di tahun-tahun berikutnya agar lebih efektif, efisien, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. (Red)
