PALANGKA RAYA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah menggelar Rapat Paripurna Ke-10 Penutupan Masa Persidangan II sekaligus Rapat Paripurna Ke-1 Pembukaan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025. Rapat berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kalteng pada Senin 5 Mei 2025, dengan agenda utama penyampaian rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Akhir Tahun 2024.
Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Kalteng, Riska Agustin, dan dihadiri oleh Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Edy Pratowo. Dalam sambutannya, Riska menyampaikan bahwa pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat sepanjang tahun 2024 berjalan cukup baik. Namun, ia menekankan bahwa masih terdapat sejumlah aspek yang memerlukan perhatian dan perbaikan lebih lanjut.“Beberapa capaian belum optimal, sehingga rekomendasi DPRD ini diharapkan menjadi bahan evaluasi penting bagi Pemprov Kalteng,” ujar Riska.
Adapun sejumlah pokok rekomendasi DPRD Kalteng meliputi penataan ulang kebijakan pembangunan ekonomi dengan fokus pada diversifikasi dan penguatan sektor hilir berbasis potensi lokal. Penguatan sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan kehutanan demi mendukung ketahanan pangan berkelanjutan. Peningkatan sinergi lintas sektor serta penguatan sumber daya manusia di perangkat daerah. Strategi penanggulangan kemiskinan yang berbasis data akurat, serta perluasan program pemberdayaan ekonomi masyarakat bagi kelompok rentan. Penguatan peran strategis Kalimantan Tengah sebagai mitra Ibu Kota Negara (IKN) melalui pengembangan infrastruktur dan konektivitas antarwilayah. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), termasuk pajak air permukaan, alat berat, dan kendaraan. Inovasi dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta penyerapan anggaran yang lebih maksimal, mengingat capaian tahun 2024 hanya mencapai 88,49 persen. Perbaikan mekanisme belanja hibah dan bantuan sosial, serta peningkatan koordinasi dan transparansi dalam perubahan alokasi anggaran.
Rapat juga menyoroti peningkatan angka kemiskinan di Kalimantan Tengah pada September 2024 yang mencapai 149,24 ribu orang atau 5,26 persen, naik dari Maret 2024, khususnya di kawasan perkotaan. Selain itu, kualitas penyerapan tenaga kerja masih dinilai rendah dengan meningkatnya jumlah pekerja setengah penganggur.
“Rekomendasi yang kami sampaikan merupakan bagian dari komitmen bersama antara DPRD dan Pemerintah Provinsi untuk membangun Kalimantan Tengah yang lebih maju, inklusif, dan berkelanjutan,” tutup Riska. (Red)
