MUARA TEWEH – Pada acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barito Utara Tahun 2026 yang diselenggarakan di Aula BappedaLitbang beberapa waktu lalu, Wakil Ketua II DPRD Barito Utara, Hj. Henny Rosgiaty Rusli, memaparkan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD yang telah disusun berdasarkan tujuan perencanaan pembangunan daerah (RPD) tahun 2024-2026.
Dalam pemaparannya, Henny Rosgiaty Rusli menegaskan bahwa pokir DPRD sudah selaras dengan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan, mencakup berbagai sektor vital, seperti infrastruktur, sumber daya manusia, dan ekonomi berkelanjutan.
Wakil Ketua II DPRD Barito Utara ini juga menyampaikan bahwa DPRD mengutamakan pembangunan yang berkelanjutan dengan memperhatikan peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemerataan pendapatan, dan pelestarian lingkungan hidup.
“Pembangunan yang seimbang dan menyeluruh, yang bisa menciptakan kualitas hidup yang lebih baik bagi masyarakat, adalah hal yang harus menjadi prioritas,” kata Henny Rosgiaty Rusli.
Selain itu, Hj Henny juga menekankan pentingnya menurunkan angka stunting, kemiskinan, dan kemiskinan ekstrem sebagai prioritas utama dalam pembangunan daerah pada tahun 2026. Dalam hal ini, DPRD Barito Utara berharap program-program terkait kesejahteraan masyarakat dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua II DPRD Barito Utara juga mengungkapkan dukungan terhadap tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan berbasis digital. Menurutnya, hal ini akan memperkuat kapasitas daerah dalam menghadapi tantangan sebagai penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) di masa depan.
Lebih lanjut, Hj. Henny juga menyampaikan daftar usulan yang diterima dari setiap anggota DPRD Barito Utara untuk tahun 2026. Sebagian besar usulan tersebut berfokus pada kegiatan fisik berupa peningkatan infrastruktur dasar, seperti jalan dan jembatan.
Selain itu, sektor pendidikan juga mendapat perhatian dengan usulan pengadaan buku dan bahan bacaan untuk sekolah-sekolah serta penerapan sekolah gratis 9 tahun.
Sektor kesehatan dan pertanian juga mendominasi dalam usulan yang disampaikan, mengingat sektor-sektor ini membutuhkan perhatian khusus dan prioritas anggaran untuk mempercepat pembangunan daerah.
“Anggaran harus diberikan sesuai dengan prioritas pembangunan yang ada agar proses peningkatan pembangunan daerah dapat berjalan lancar,” ungkapnya.
Henny Rosgiaty Rusli juga memberikan saran dan masukan terkait dengan pentingnya peningkatan sinkronisasi kegiatan pembangunan lintas sektor.
Selain itu, intensitas komunikasi teknis antara masyarakat desa, kecamatan, perangkat daerah, dan kabupaten perlu ditingkatkan, baik melalui rapat maupun kunjungan.
Hal ini diharapkan dapat mengidentifikasi dan mengatasi kendala-kendala yang ada di lapangan secara cepat dan efisien. (red)
