MUARA TEWEH– Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Utara (DLH Barut) kembali melaksanakan kegiatan Forum Group Diskusi (FGD) penyusunan dokumen daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup (LH).
Dimana sebelumnya pada Kamis (20/7/2023) DLH Kabupaten Barito Utara melaksanakan FGD penyusunan dokumen rencana induk pengelolaan keanekaragaman hayati di Kabupaten Barito Utara, di Muara Teweh.
“Atas nama masyarakat dan Pemkab Barito Utara, saya mengapresiasi kegiatan kerjasama yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Utara dengan Pusat Jasa Kebijakan Strategis Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI,” kata Bupati H Nadalsyah dalam sambutan tertulisnya yang disampaikan Asisten Sekda bidang perekonomian dan pembangunan H Gazali saat membuka kegiatan tersebut, Jumat (21/7/2023) di Muara Teweh.
Dikatakan Gazali dalam penyusunan dokumen daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup Kabupaten Barito Utara yang tersusun ini nantinya akan menjadi pedoman bagi Pemkab Barito Utara dalam rangka perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta menjadi pedoman dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah berbasis daya dukung dan daya lingkungan hidup.
Menurut Gazali pentingnya daya dukung lingkungan tidak hanya menjadi amanat UU nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, namun juga diamanatkan oleh UU perencanaan tata ruang dan pembangunan sektor,
Dimana kata Asisten II, ada tercatat hampir 10 UU sektoral yang mengamanatkan oleh UU sektoral yang mengamanatkan pertimbangan daya dukung lingkungan dalam pembangunan, di antara sektor tata ruang, kehutanan, pertanian, industri, perkebunan, transmigrasi, pertambangan, pariwisata, dan sebagainya.
“Saya meminta kepada seluruh peserta Forum Group Diskusi ini untuk dapat benar-benar berpartisipasi dalam memberikan masukan terhadap penyusunan dokumen daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup Kabupaten Barito Utara yang dilaksanakan hari ini,” ucap H Gazali.
Sehingga jelasnya lagi dapat menghasilkan output yang konstruktif untuk merumuskan kebijakan-kebijakan yang nantinya berguna bagi daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup.
Pada kesempatan tersebut Wabup Sugianto juga meminta kepada tim pusat jasa kebijakan strategis KLHK untuk berkenan memberikan bimbingan, arahan dan saran masukan kepada perangkat daerah di Pemkab Barito Utara.
“Sehingga dengan Forum Group Diskusi ini tidak hanya sebatas seremonial dan agenda rutin saja, tetapi menghasilkan sesuatu yang dapat dijadikan acuan dalam merumuskan kebijakan daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup di Kabupaten Barito Utara,” kata Asisten bidang Perekonomian dan Pembangunan H Gazali. (jk)
