PALANGKA RAYA – Menurunnya pendapatan daerah akibat berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat menjadi perhatian seirus Komisi I DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng). Para wakil rakyat itu mendorong Pemprov Kalteng untuk mencari sumber pendapatan asli daerah baru.
“Penurunan dana transfer pusat ke daerah harus diantisipasi dengan memperkuat sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru agar kemampuan fiskal daerah tidak terus bergantung pada kebijakan pemerintah pusat,” kata Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalteng, Sudarsono.
Ia mengatakan persoalan tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam rapat Komisi I bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, beberapa hari yang lalu.
“Kami ingin mengetahui mengapa terjadi penurunan APBD yang cukup signifikan. APBD murni 2025 berada di kisaran Rp10,2 triliun, kemudian pada APBD Perubahan turun menjadi sekitar Rp7,8 triliun, sedangkan pada Tahun Anggaran 2026 berada di kisaran Rp5,4 triliun. Ini yang ingin kami telusuri agar mendapatkan penjelasan yang sejelas-jelasnya,” ujarnya.
Menurut Sudarsono, salah satu penyebab utama kondisi tersebut adalah berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat yang selama ini menjadi penopang utama pendapatan daerah. Kalteng masih mengandalkan dana bagi hasil dari sektor sumber daya alam, sehingga ketika transfer pusat menurun maka pendapatan daerah ikut terdampak secara signifikan.
Komisi I DPRD Kalteng memandang pemerintah daerah perlu memperkuat sumber PAD yang berada dalam kewenangannya. Upaya tersebut penting untuk menjaga keberlanjutan program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat ketika kondisi pendapatan daerah mengalami tekanan.
“Pajak kendaraan bermotor sebenarnya sudah dioptimalkan, tetapi jumlah kendaraan di Kalteng memang tidak sebanyak daerah lain karena jumlah penduduknya juga relatif kecil. Akibatnya penerimaan dari pajak kendaraan maupun pajak bahan bakar juga terbatas,” kata Sudarsono. (Red)
