MUARA TEWEH – DPRD Kabupaten Barito Utara menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama manajemen RSUD Muara Teweh, Senin (11/8/2025), membahas penurunan akreditasi rumah sakit dari tipe C menjadi tipe D, serta berbagai keluhan terkait pelayanan kesehatan.
Rapat dipimpin Wakil Ketua II DPRD, Hj. Henny Rosgiati Rusli, dihadiri Asisten Sekda Bidang Perekonomian dan Pembangunan, H. Gazali, Direktur RSUD Muara Teweh, Tiur Maida, jajaran manajemen rumah sakit, dan anggota DPRD.
Anggota DPRD Wardathun Nur Jamilah meminta penjelasan terkait turunnya akreditasi yang dinilai mempengaruhi pendapatan dan citra pelayanan. Ia berharap RSUD berbenah dan kekurangan tenaga dokter spesialis segera diatasi.
Direktur RSUD Muara Teweh, Tiur Maida, menjelaskan sejumlah kendala yang dihadapi, mulai dari ketersediaan obat-obatan, beban operasional yang sepenuhnya ditanggung BLUD tanpa dukungan APBD, hingga keterbatasan alat kesehatan sesuai standar Kemenkes.
“Pengeluaran obat dan BHP sudah melebihi anggaran. Untuk pasien hemodialisis saja, defisit per pasien mencapai Rp200–300 ribu. Kami mohon dukungan agar kebutuhan obat dan alat kesehatan dapat dibantu APBD,” ujarnya.
Tiur juga menanggapi keluhan parkir, mengaku siap jika parkir digratiskan asalkan biaya operasional dan gaji petugas ditanggung APBD. Terkait fasilitas, ia membenarkan ruang bersalin darurat di IGD tidak memiliki toilet pasien karena keterbatasan desain gedung lama.
“Gedung kita megah dari luar, tapi di dalam banyak kerusakan. Plafon bocor, toilet tidak berfungsi, dan struktur rapuh,” ungkapnya.
Menanggapi isu dokter spesialis yang meninggalkan RSUD, Tiur menegaskan hanya satu dokter yang mundur selama masa kepemimpinannya karena alasan keluarga. Sebaliknya, pihaknya justru menambah enam dokter spesialis baru di berbagai bidang.
Asisten Sekda H Gazali berharap pelayanan RSUD semakin baik ke depan. Beberapa anggota DPRD, seperti Patih Herman AB, H. Taufik Nugraha, dan H. Tajeri, juga menyampaikan keluhan masyarakat terkait obat BPJS, diagnosa penyakit, suasana kerja dokter, hingga usulan penghapusan parkir berbayar.
RDP ini menjadi forum evaluasi sekaligus ajang bagi RSUD untuk menyampaikan keterbatasan dan kebutuhan agar pelayanan kesehatan di Kabupaten Barito Utara semakin optimal. (Red)
