BALIKPAPAN – Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Tengah (Kalteng) H Edy Pratowo menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Gubernur bertema “Sinergi Daerah Penghasil Sumber Daya Alam Untuk Menggali Potensi Dana Bagi Hasil Sektor Pertambangan, Kehutanan dan Perkebunan Guna Penguatan Fiskal Daerah”.
Rakor yang dipimpin langsung Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud ini berlangsung di Borneo Ballroom Hotel Novotel, Balikpapan, Kaltim, Rabu (9/7/2025). Turut hadir sejumlah Gubernur di Indonesia khususnya dari Provinsi penghasil sumber daya alam terkait.
Rakor ini digelar sebagai wujud sinergitas antar pemerintah daerah penghasil sumber daya alam dalam menciptakan kemandirian fiskal dan memperkuat fondasi ekonomi daerah di sektor sumber daya alam melalui pemanfaatan Dana Bagi Hasil.Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah.
Wagub Edy Pratowo menjelaskan bahwa Rakor ini diikuti Provinsi penghasil sumber daya alam khususnya bidang pertambangan, kehutanan dan perkebunan.
“Saya kira ini sangat baik dalam rangka kita bisa memaksimalkan khususnya capaian DBH dari 3 sektor itu,” ungkapnya.
Ia menambahkan, sejauh ini Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diterima pusat cukup besar tetapi DBH ke daerah penghasil masih kecil. Sehingga forum ini menyatukan komitmen bersama untuk mendorong pemerintah pusat agar bisa lebih terbuka atau dapat membagi hasil kepada daerah penghasil secara proporsional.
“Sehingga dengan DBH dari 3 sektor itu, akan mampu mendorong kemandirian fiskal bagi daerah penghasil,” katanya.
Lebih lanjut Wagub menjelaskan,pemerintah provinsi penghasil SDA kini tidak bisa mengandalkan dana transfer dari pusat saja.
”Apalagi kini ada efisiensi, untuk itu pemerintah daerah berharap DBH ini dibagikan kepada provinsi penghasil,” terangnya.
Ia mencontohkan, terdapat dana kurang bayar di tahun 2023, dan ada dana untuk rekon tahun 2024. Untuk Kalteng sendiri dana kurang bayar (DBH-red) tahun 2023 itu lebih kurang sebesar Rp 625 Miliar lebih, sedangkan dana rekon yang belum turun 300 Miliar lebih.
“Kalau ini bisa dihasilkan berarti mencapai 1 Triliun, kalau bisa diberikan kepada daerah penghasil, kita bisa menyelesaikan beberapa permasalahan pembangunan yang selama ini kita alami di daerah kita misalnya infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial masyarakat dan problematika lainnya,” imbuhnya.
Turut mendampingi Wagub Edy Pratowo antara lain Kepala Dinas ESDM Provinsi Kalteng Vent Christway, Kepala Dinas Kehutanan Agustan Saining, Kepala Dinas Perkebunan Rizky R. Badjuri dan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Syahfiri. (Red)
