PALANGKA RAYA – DPRD Provinsi Kalimantan Tengah bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah secara resmi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.
Penandatanganan berita acara persetujuan bersama tersebut berlangsung dalam Rapat Paripurna Ke-12 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025, bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Rabu 18 Juni 2035. Penandatanganan dilakukan oleh Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Edy Pratowo,Ketua DPRD Kalteng, Arton S. Dohong, dan Wakil Ketua II DPRD Kalteng, Muhammad Ansyari.Dalam kesempatan itu, Edy Pratowo juga membacakan pidato pengantar mewakili Gubernur Kalimantan Tengah. “Setelah melewati serangkaian proses pembahasan, pada forum mulia ini, telah kita lakukan penandatanganan Persetujuan Bersama atas Raperda tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun 2024,” ujar Edy dalam sambutannya. Wakil Gubernur juga menyampaikan apresiasi tinggi atas sinergi yang telah terjalin dengan DPRD dalam seluruh proses pembahasan.
“Saya berterima kasih dan mengapresiasi setinggi-tingginya atas dukungan dan kerja sama DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, mulai dari pembahasan Banggar sampai dengan finalisasi Raperda tersebut,” imbuhnya. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa seluruh rekomendasi dan evaluasi yang disampaikan oleh DPRD akan dijadikan pedoman untuk memperbaiki dan meningkatkan pelaksanaan APBD di masa mendatang.
“Semua rekomendasi dan hasil evaluasi dari DPRD akan menjadi acuan kami, untuk meningkatkan pelaksanaan APBD ke depan agar lebih efektif, efisien, dan akuntabel,” tegas Edy. Edy juga menjelaskan bahwa setelah persetujuan ini, Raperda akan segera dikirimkan ke Kementerian Dalam Negeri untuk proses evaluasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, sebelum ditetapkan sebagai Peraturan Daerah (Perda).
Turut hadir dalam rapat paripurna ini jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kalteng, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta perwakilan dari instansi vertikal di Kalimantan Tengah. Persetujuan ini menjadi langkah penting dalam menciptakan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan bertanggung jawab, serta memperkuat kolaborasi eksekutif dan legislatif untuk pembangunan Kalimantan Tengah yang lebih baik. (Red)
