PALANGKA RAYA – Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah (Disdik Kalteng) menerima kunjungan dari Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI, Kamis (20/2/2025). Kunjungan ini bertujuan untuk memperkuat analisis terkait kebijakan sekolah gratis yang diterapkan di Kalteng, sebagai bahan masukan bagi DPR RI dalam merumuskan kebijakan pendidikan yang lebih komprehensif.
Tiga perwakilan dari Pusat Analisis Keparlemenan, Elga Andina, Shanti Dwi Kartika, dan Adib Hermawan hadir dalam pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Pintar lantai II Kantor Disdik Kalteng.
Analisis Legislatif Ahli Madya, Elga Andina, menjelaskan bahwa pihaknya mendukung Komisi X DPR RI dalam melakukan evaluasi kebijakan pendidikan, termasuk program sekolah gratis. Kalteng dinilai sebagai salah satu daerah yang cukup maju dalam penerapan kebijakan ini.
“Komisi X ingin memahami implementasi kebijakan pendidikan dari berbagai daerah, tidak hanya kota-kota besar, sehingga kebijakan yang dibuat bisa lebih menyeluruh dan bermanfaat bagi semua,” ujar Elga.
Ia menambahkan bahwa setiap daerah memiliki kondisi yang berbeda, sehingga kebijakan pendidikan tidak bisa disamaratakan. “Kondisi di Jakarta dan Palangka Raya saja sudah berbeda, apalagi di daerah terpencil. Kami ingin memastikan semua masyarakat mendapat kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan pendidikan,” tambahnya.
Selain Disdik Kalteng, tim Pusat Analisis Keparlemenan juga berencana mengunjungi Dinas Pendidikan Kota serta beberapa sekolah untuk melakukan observasi langsung.
Sementara itu, Plt. Kadisdik Kalteng Muhammad Reza Prabowo, yang diwakili Kepala Bidang SMK, Tutang, memaparkan bahwa sekolah gratis merupakan salah satu program prioritas Gubernur Kalteng H. Sugianto Sabran dan Wagub H. Edy Pratowo, yang nantinya program ini akan dilanjutkan oleh Gubernur terpilih H. Agustiar Sabran dan Wagub H. Edy Pratowo.
Program ini bertujuan untuk meringankan beban biaya operasional sekolah, meningkatkan akses serta kualitas layanan pendidikan, dan membantu siswa dari keluarga kurang mampu.
Pembiayaan program ini bersumber dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang didanai APBN, Biaya Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan dari APBD, serta BOSDA untuk memastikan sekolah bebas pungutan, khususnya di jenjang pendidikan menengah dan khusus.
“Selain bantuan operasional, pemerintah juga menyalurkan bantuan seragam sekolah bagi siswa melalui APBD Dinas Pendidikan Kalteng,” jelas Tutang.
Dengan adanya program sekolah gratis ini, diharapkan layanan pendidikan semakin membaik dan memberikan kesempatan lebih luas bagi masyarakat untuk mengakses pendidikan berkualitas. Selain itu, program ini juga bertujuan menjamin ketersediaan tenaga pendidik dan tata kelola sekolah yang lebih berkualitas.
asil yang diharapkan dari program Sekolah Gratis antara lain, terjaminnya kegiatan belajar mengajar dengan ketersediaan guru dan tenaga kependidikan yang cukup. Terwujudnya akses layanan pendidikan SMA, SMK, dan SLB Swasta. Terwujudnya mutu layanan pendidikan di semua jenjang. dan meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan pendidikan.
Kunjungan Pusat Analisis Keparlemenan ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi DPR RI dalam merumuskan kebijakan pendidikan yang lebih inklusif dan sesuai dengan kebutuhan setiap daerah. (red)
