PALANGKA RAYA – Anjloknya harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit beberapa hari terakhir menjadi perhatian serius kalangan legislatif. Pasalnya turunya harga sawit semakin membeban petani karena biaya operasional justru naik. Mulai dari pupuk, obat-obatan, BBM hingga bahan penunjang lainya.
Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Sutik, menilai persoalan tersebut perlu segera dibahas bersama seluruh pihak terkait agar tidak memicu keresahan yang berkepanjangan di kalangan petani. Pemerintah segera mencari solusinya agar harga sawit bisa pulih kembali.
“Kalau anjloknya karena aturan pusat dan kebijakan Presiden Prabowo tentang tata niaga sawit. Saya setuju karena tujuannya bagus supaya komoditas sawit tidak dipermainkan oleh pihak-pihak tertentu. Jadi secara prinsip saya mendukung karena tujuannya untuk melindungi petani,” ujarnya, belum lama ini.
Menurutnya, penurunan harga sawit saat ini berkaitan dengan kebijakan tata niaga komoditas sawit yang diterapkan pemerintah pusat. Meski masih dalam tahap penyesuaian, kebijakan tersebut diyakini memiliki tujuan jangka panjang yang positif, terutama dalam menciptakan sistem perdagangan yang lebih sehat dan mengurangi dominasi pihak tertentu dalam penentuan harga.
Namun, kondisi di lapangan saat ini membuat dampaknya cukup berat dirasakan petani. Harga jual sawit mengalami penurunan ketika biaya produksi justru meningkat. Kenaikan harga pupuk, bahan penunjang perkebunan, hingga ongkos distribusi menjadi beban tambahan yang harus ditanggung masyarakat.
“Saya sepakat dengan program itu. Sebetulnya bagus supaya tidak dipermainkan pengusaha. Hanya saja sekarang bersamaan dengan kenaikan harga pupuk dan kebutuhan lainnya, sehingga terasa berat bagi petani,” katanya. (Red)
