RADARRAKYAT.COM, KUALA PEMBUANG – Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2026 mendapat sejumlah catatan dari fraksi-fraksi DPRD Seruyan, terutama terkait penurunan target pendapatan, belanja daerah, hingga pembiayaan daerah.
Hal tersebut disampaikan perwakilan Fraksi Partai Golkar dan PKS DPRD Seruyan, Citra Yudha DJ Itam, dalam Rapat Paripurna ke-5 DPRD Kabupaten Seruyan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027, dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi, di Gedung Paripurna DPRD Kabupaten Seruyan, Selasa (22/9).
Pandangan tersebut disampaikan setelah Bupati Seruyan menyampaikan pidato pengantar terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2026.
Dalam pandangannya, fraksi menyoroti target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mengalami penurunan sebesar 0,33 persen dibandingkan target APBD murni 2026.
Fraksi meminta pemerintah daerah terus mengoptimalkan sumber-sumber PAD, antara lain melalui perbaikan sistem pemungutan, peningkatan kepatuhan wajib pajak dan retribusi, serta pengelolaan potensi daerah secara berdaya guna tanpa membebani masyarakat.
Selain pendapatan, perhatian juga diberikan terhadap alokasi belanja daerah. Dalam rancangan perubahan APBD 2026, belanja daerah tercatat mengalami penurunan sebesar 1,94 persen dibandingkan APBD murni 2026.
Fraksi menegaskan bahwa penyesuaian maupun efisiensi anggaran tidak boleh berdampak pada menurunnya kualitas pelayanan dasar masyarakat, khususnya sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan pelayanan publik.
Sementara pada sisi pembiayaan daerah, terjadi penurunan sebesar 21,99 persen dari target APBD murni 2026. Fraksi menekankan agar penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) dilakukan secara transparan, akuntabel, tepat sasaran, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Fraksi juga meminta pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan prinsip kehati-hatian. Program yang direncanakan harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah agar dapat terlaksana secara optimal.
Prioritas anggaran dinilai perlu diarahkan pada peningkatan pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, serta pemenuhan kebutuhan nyata masyarakat Kabupaten Seruyan.
Di sisi lain, pemerintah daerah didorong memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan DPRD dalam pelaksanaan, penajaman, serta pengawasan terhadap Perubahan APBD 2026.
Atas berbagai catatan tersebut, Fraksi Gerindra-PKS secara prinsip dapat menerima Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2026 untuk dibahas pada tahap selanjutnya, dengan tetap memperhatikan catatan dan saran yang telah disampaikan. (Red)
