PALANGKA RAYA – Fraksi Partai NasDem DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) menyoroti masih tingginya ketergantungan keuangan daerah terhadap dana transfer pemerintah pusat. Hal ini perlu segera diantisipasi melalui langkah konkret dengan menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Juru Bicara Fraksi Partai NasDem DPRD Kalteng, Bryan Iskandar mengatakan meski realisasi PAD menunjukkan capaian yang baik, namun struktur pendapatan daerah masih didominasi transfer dari pemerintah pusat. “Kami mencatat postur pendapatan daerah masih ditopang oleh pendapatan transfer,” katanya dalam pemandangan umum Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025 saat Rapat Paripurna, Jumat (26/6).
Fraksi NasDem menyarankan Pemerintah Daerah menyusun road map guna meningkatkan kemandirian fiskal daerah secara bertahap melalui intensifikasi pajak daerah, digitalisasi retribusi, serta optimalisasi kinerja BUMD.
Menurut Bryan, ketergantungan yang terlalu besar terhadap dana transfer membuat ruang fiskal daerah sangat dipengaruhi kebijakan pemerintah pusat. Apabila terjadi perubahan alokasi transfer, pemerintah daerah akan menghadapi tantangan dalam menjaga kesinambungan pembiayaan berbagai program pembangunan.
Fraksi NasDem menilai Kalteng memiliki potensi yang cukup besar untuk meningkatkan penerimaan daerah apabila sumber-sumber PAD dikelola secara lebih optimal. “Yang kami dorong bukan sekadar mengejar angka PAD, tetapi membangun sistem yang membuat daerah semakin mandiri dalam membiayai pembangunan. Potensi itu ada dan harus dimaksimalkan melalui perencanaan yang terarah,” kata Bryan.
Ia menegaskan, penguatan kemandirian fiskal akan memberi keleluasaan bagi pemerintah daerah dalam menjalankan program prioritas tanpa terlalu bergantung pada transfer pusat. Hal itu juga dinilai penting agar pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan optimal di tengah dinamika kebijakan fiskal nasional. (Red)
